PERAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DALAM PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA JALUR LAUT DI KEPULAUAN RIAU
Abstract
The crime of smuggling narcotics in the sea route is a crime that continues to increase every year. One of the government's efforts to tackle the smuggling of narcotics by sea is through the Directorate General of Customs and Excise (DJBC). This paper aims to explain how the role of DGCE marine surveillance in the prevention and control of narcotics smuggling by sea and to find out what obstacles the Directorate General of Customs and Excise has faced so that the data on prosecution for the last five (5) years has increased. This paper uses supervisory theory and criminal law policy theory to explain how the DJBC marine surveillance system and prevention efforts before and after the crime of narcotics smuggling by sea. The results of the analysis show that the DGCE marine surveillance system has a strategic function in reducing the opportunities for narcotics smuggling by sea. However, there are several obstacles to the DJBC marine surveillance system in preventing and overcoming the smuggling of narcotics by sea.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Issa, J. (2019). Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Tindak Pidana Bea Dan Cukai Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dalam Kasus Penyelundupan. Permenkes Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, 8(5)
Lasabuda, R. (2013). Tinjauan Teoritis Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia Regional Development in Coastal and Ocean in Archipelago Perspective of The Republic of Indonesia Jurnal Ilmiah Platax. Jurnal Ilmiah Platax, I
M. Ali Zaidan Yuliana Yuli W. (2015). Peran Indonesia Dalam Penanggulangan Narkotika. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(1)
Parningotan Malau. (2019). Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9)
Ristiono, F. F., & Sriyanto, A. (2018). Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan Npp Pada Kpubc Tipe a Tanjung Priok. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 2(1). https://doi.org/10.31092/jpbc.v2i1.1
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Victor, S. (2015). Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia Ke Indonesia : Kasus Di Provinsi Kepulauan Riau Dan Kalimantan Barat. Politica, 6(1),
Wesly, S. (2014). Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). Jurnal Mercatoria, 7(2), 179–192. https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/669/577
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Undang- undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Internet
https://republika.co.id/berita/o52abl366/kepri-darurat-narkoba
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966
Wawancara Hasil wawancara dengan penyidik Direktorat Reserse Narkotika (Dit Resnarkoba) Polda Kepri Brigadir Santaria Manurung
DOI: https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i1.4199
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jl. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
e-mail : yprudentia@gmail.com
ISSN CETAK: 2442-6822
ISSN ONLINE: 2580-5134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License