PANDANGAN HUKUM PROGRESIF DAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Puji Kurniawan

Abstract


The presence of progressive law as emancipatory (liberation) on crucial issues in social relations. The problem of social relations in question is a political, economic, and socio-cultural issue. Progressive law is not only seen from the law itself but sees it from the social goals it wants to achieve. This paper looks at the progressive legal values in the Constitutional Court's decision in examining Law No. 1/1974 with the consequences that arise from the operation of the law

Keywords


Progressive Law, Maslahah al Mussalah, Marriage

Full Text:

PDF

References


Abdul Hakim dalam Liky Faizal, "Problematika Hukum Progresif Di Indonesia", dalam Jurnal Ijtima`isya, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2016.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2 (Jakrta: Kencana, 2014)

Amad Sarwat, Maqashid Syariah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

Ahmad Muliadi, Makalah Politik Hukum, Jakarta:SAP Universitas Jayabaya, 2012.

Ahmad Redi, Hukum Pembentuka Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Bernard L. Tanya, dkk, Teori Hukum:Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi (Yogyakarta: Genta Publishing, 2019)

Deni Nuryadi, "Teori Hukum Progresif Dan Penerapannya DI Indonesia" dalam Jurnal Ilmiah Hukum, Volume1 Nomor 2 Tahun 2016

M. Lutfi Hakim dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syariah" dalam Jurnal Nizham, Volume 8 Nomor 1 Tahun 2020.

Nurul Qamar, "Kewenangan Yudicial Review Mahkamah Konstitusi" dalam Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Pengujian Undang-Undang dan Proses Legislasi, Jakrta: PSHK, 2007.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan" dalam Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2005

Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi (Yogyakarta: Pusham UII, 2011

Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2010

Suparman Marzuki, Robohnya Keadilan: Politik Hukum HAM Era Reformasi, Yogyakarta: Pusham UII, 2011.

Tim Penyusun, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik, 2010.

Tim Penyusun MA RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Denagn Kompilasi Hukum Islam Sera Pengertian Dalam Pembahasannuya, Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011.

Wahyu Widodo dan Sapto Budoyo, "Status Anak Luar Kawin" dalam Ilmiah Lontar, Volume 24 Nomor 3 Tahun 2010.




DOI: https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v7i2.5032

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Jl. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang Padangsidimpuan

e-mail : yprudentia@gmail.com

ISSN CETAK: 2442-6822

ISSN ONLINE: 2580-5134

 

 Flag Counter

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License