PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Adlin Damanik* -  FDK UIN Sumatera Utara, Indonesia

Pembangunan berdimensi jamak, meliputi aspek sosial, ekonomi, ekologi dan institusi. Keterbelakangan dan ketertinggalan yang terjadi pada suatu daerah merupakan kondisi objektif yang harus dipikirkan dalam setiap proses pembangunan. Bagaimanapun proses pembangunan menghasilkan konsekuensi. Upaya menanggulangi keterbelakangan masyarakat dapat dilakukan melalui usaha yang mendasar, yakni secara sektoral, segmental (bagian) dan spatial (lokasi/ruang/tempat). Paradigma pendekatan pemberdayaan masyarakat menjadi kata kunci untuk keluar dari problem keterbelakangan dalam konteks pembangunan daerah. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dituntut memformulasi konsep yang jelas dan terarah bagi arah pembangunan dan pengembangan daerah dengan beragam potensi yang dimilikinya untuk kemudian digunakan dan dimanfaatkan menuju kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat di daerah secara nyata.

 

Kata Kunci: Pemerintah Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat

  1. Chambers, Robert. 1983. Rural Development: Putting the Last First. London: Longman.
  2. Chirzin, M. Habib. 1995. “Pengembangan Masyarakat Suatu Upaya Pencerahan Sosial”, dalam Ade Ma’ruf WS dan Zulfan Heri. Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  3. Desai, A. R. 1980. “Three Schools of Rural Reconstruction”, dalam Kamla Bhasin dan Vimala R. Reading on Poverty, Politics and Development. Roma; Freedom from Hunger Campaign/Action for Development, FAO.
  4. Hettne, Bjorn. 2001. Teori Pembangunan dan Tiga Dunia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  5. Jayadinata, Johara T. 1999. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah. Bandung: ITB Bandung.
  6. Kartasasmita, Ginandar. 1995. “Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat”, dalam Bestari, Nomor 20 tahun VIII Agustus-Desember 1995.
  7. Nugroho, Iwan dan Rokhmin Dahuri. 2004. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.
  8. Rahardjo, M. Dawam. 1995. “Muhammadiyah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, dalam Bestari, Nomor 20 tahun VIII Agustus-Desember 1995.
  9. Sairin, Sjafri. 1995. “Beberapa Catatan tentang Upaya Pengembangan Masyarakat”, dalam dalam Ade Ma’ruf WS dan Zulfan Heri. Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  10. Sumodiningrat, Gunawan. 1999. “Butir-Butir Pemikiran Strategi Penghapusan Kemiskinan dalam Pembangunan Pedesaan”, dalam Hasan Basri (ed). Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
  11. Usman, Sunyoto. 1988. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
  12. Wignjosoebroto, Soetandyo. 1995. “Mendayagunakan Metode Reinforcement dalam Praktik Untuk Mengaktifkan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Mesukeskan Program Pembangunan di Perdesaan”, dalam Bestari, Nomor 20 tahun VIII Agustus-Desember 1995.


 

SEKRETARIAT JURNAL AT-TAGHYIR

Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan Telp. (0634)22080.

 Email: jurnaltaghyir@uinsyahada.ac.id