ANALISIS YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA MEDAN

Arifin Shaleh (Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Graha Kirana, Indonesia)

Abstract


The implementation of general elections in Indonesia has undergone changes to the NRI 1945 until now in 2019 there have been many developments, namely: first, since the issuance of the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013 regional head elections (pemilukada) are no longer included in the electoral regime, but become a regional government regime. Second, the pattern of organizing elections from 1999 to 2014 was carried out separately, between the legislative elections (DPR, DPD, Provincial DPRD, and Regency/City DPRD) with the presidential and vice presidential elections, and also with the regional head elections (pemilukada). Therefore, the author is interested in studying juridically about the implementation of the 2020 Regional Head Elections in Medan City.

Based on the results of the review from the perspective of legal certainty in the implementation of the 2020 Pilkada in Medan City, it can be said that it has not fulfilled the principle of certainty, this is due to the absence of strict sanctions in following up on violations in pandemic conditions, as well as the lack of legal parties in regulating the provisions of sanctions for violators. In addition, if viewed from the side of the value of justice, the implementation of the 2020 Pilkada in Medan City also does not meet the value of justice, because there are still findings or cases of violations, both from administrative violations and in the campaign, this is because there are no strict sanctions regulated in applicable regulations. . It is hoped that the government can affirm and renew sanctions for violators in the implementation of regional elections, especially in the city of Medan.


Keywords


Yuridis, Pilkada, dan Kota Medan

Full Text:

PDF

References


Fahmi, K., dkk. Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat. Jurnal Konstitusi, 17(1), 1-26, 2020.

Gunawan, Hendra,. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional,
Jurnal Yurisprudentia; Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum IAIN Padangsiidmpuan Vol. 4 No. 1 Edisi Januari – Juni 2018.

Ridwansyah, M,. Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Jurnal Konstitusi, 13(2), 279-298, 2016.

Sagama, S., Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. Mazahib, 15(1), 20-41, 2016.

Supriadi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Supriyadi Vol. 22, No. 3, (Desember, 2020), pp. 493-514. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. 23111. ISSN: 0854-5499 │e-ISSN: 2527-8482. Open access: http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun Menakar Nilai Keadilan Penyelenggaraan Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid-19

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 10, Tahun 2020, Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 6, Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Undang-Undang No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2oi4 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945




DOI: https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v7i2.5117

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indexing Jurnal :

  image host   image host

image host