STATUS PERKAWINAN YANG SALAH SATU PASANGAN MURTAD (Perspektif UU No. 1 Tahun 1974, KHI dan Fiqh)

Ramadhan Syahmedi Siregar

Abstract


Abstract: Marital status is one of the partners or switching religious apostate in view of ordinance No.1 1974 is different from the view of fiqh. In view of the law does not necessarily decided in a marriage, but must go through the court process. while fiqh see if one partner occurs automatically lapsed rupture  marriage after one partner has stated that he or she lapsed without waiting for a trial. Because ordinance No.1 1974 states that: Divorce can only be performed in front of the trial court. next on Article 39 paragraph (2) mentioned, to make divorce   there must be  sufficient reason, that between husband and wife   not be able to live together as husband and wife. Surprisingly in the case as of this writing, the stairway remained harmonious and peaceful as husband and wife.

Keywords: Status, Marital, Apostate, Legal, Law No.1 of 1974, KHI, Fiqh

 

Abstrak: Status perkawinan yang salah satu pasangan murtad atau beralih agama dalam pandangan UU No.1 tahun 1974 berbeda dengan pandangan fiqh. Dalam pandangan UU tidak serta merta terjadi putusnya perkawinan, akan tetapi harus melalui proses pengadilan.Sementara fiqh memandang jika salah satu pasangan murtad otomatis terjadi putusnya perkawinan setelah salah satu pasangan menyatakan bahwa dianya telah murtad tanpa menunggu adanya proses pengadilan. Sebab UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Selanjutnya pada pasal 39 ayat (2) disebutkan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itutidak dapat hidu rukun sebagai suami istri. Anehnya dalam kasus pada tulisan ini, rumah tangganya tetap rukun dan damai sebagai suami dan istri

 Kata kunci: Status, Perkawinan, Murtad, Sah, UU No.1 tahun 1974, KHI, Fiqh


Keywords


Status, Marital, Apostate, Legal, Law No.1 of 1974, KHI, Fiqh

Full Text:

PDF

References


Abdurrahmana al-Jaziri, Kitab al-Fiqh `ala al-Maazahib al-Arba`ah, Vol. II, Dar al-Ihya` al-Turasy al-`Arabi, t.p, 1986.

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarata: Raja Wali Press, 1998.

Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Al-Malibariy, Fath al-Mu`zin. Terj., Aliy As`ad, Fath Mu`in , Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

Arso Sosro Atmodjo dan Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

David Perl, A Texbook on Muslim Personal Law, 2nd Edition, London: Croom Helm, 1079.

Departemen Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahannya.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bandung: Humaniora Utama Press, 1992.

Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Musdah Mulia, Pandangan Islam tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian agama dan Jender dan The Asia Foundation, 1999.

Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia, Medan: IAIN Press, 1995.

Tahir Mahmood, Pesonal Law in Islamic Countries: History, Texs and Comparative Analysis, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.

Taufiqurrohman Syahuri, Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi, Kencana, Jakarta, 2013.

Wahbah al-Zuhailiy, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu, Juz VII, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.




DOI: https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.346

Copyright (c) 2016 FITRAH:Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman




Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Free counters!